Bapanas Tolak Permintaan Ombudsman Cabut HET Beras

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons Ombudsman RI yang meminta Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dicabut. Permintaan tersebut disampaikan anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Arief mengatakan, HET beras justru menjadi instrumen bagi pemerintah dalam melihat dinamika harga. “HET itu merupakan parameter kita bersama, karena di saat harga beras berada di atas HET, itu menjadi tugas kita bersama untuk intervensi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/9/2023).

Arief menyebut intervensi ini dilakukan melalui peningkatan produksi dan menguatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Ia mengatakan, apabila tidak ada HET, maka pemerintah akan kesulitan melihat dan mengetahui harga beras itu sedang tinggi atau rendah. "Sebenarnya bukan HET yang menjadi masalah, melainkan lebih kepada bagaimana kita bisa meningkatkan produksi dan penguatan stok yang dikelola pemerintah,” ujar Arief.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Tabel Angsuran KUR BRI 2024, Pinjaman BRI Bunga Rendah 0,5 Persen/Bulan Tabel Angsuran KUR BRI 31 Desember 2023, Pinjaman BRI Bunga Rendah 0,5 Persen per Bulan

Bapanas Tolak Permintaan Ombudsman Cabut HET Beras Bos Bapanas ke Petani yang Tolak Impor Beras: Risiko Terlalu Tinggi Bule Austria Arzum Balli Siap Ceraikan Awan Petugas PPSU Pondok Labu karena Kecanduan Judi

Tabel Angsuran KUR BRI 23 Desember 2023, Pinjaman BRI Bunga Rendah 0,5 Persen per Bulan Ritel Batasi Pembelian Beras, Bapanas: Hanya Untuk Beras SPHP Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 158 161: Soal Pilihan Ganda Halaman all

Ia menilai kebijakan HET beras tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras. “Ombudsman mengusulkan Bapanas agar sementara ini mencabut kebijakan HET beras, guna optimalisasi penyediaan pasokan beras di pasar," kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/9/2023). Yeka meminta dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektifitas pencabutan kebijakan HET beras ini.

Yeka memandang permasalahan terus naiknya beras ini karena pasokan beras, yang salah satunya disebabkan tingginya harga gabah. Maka dari itu, ia mengusulkan agar Bapanas membuat kebijakan HET gabah di tingkat penggilingan padi. “Apabila dalam mitigasi yang dilakukan pemerintah ada indikasi harga gabah akan terus naik tak terkendali, Ombudsman mengusulkan segera dibuat HET gabah di tingkat penggilingan padi. Sehingga harga gabah bisa lebih dikendalikan,” ujar Yeka.

Dengan catatan, penerapan HET gabah ini perlu dievaluasi setiap pekan. Yeka mengatakan, jika harga gabah sudah terkendali, HET gabah dapat dipertimbangan untuk dihapus. Perumusan kebijakan HET gabah juga harus mempertimbangkan komponen produksi di tingkat petani. Yeka menyebut saat ini harga gabah mencapai Rp 6.500 7.300 perkilogram.

Jika terus menerus naik, maka menurut Yeka lebih mudah bagi pemerintah melakukan kontrol terhadap HET gabah di penggilingan padi daripada mengontrol HET beras di pasar. Adapun saat ini HET beras medium zona 1 Rp10.900, zona 2 Rp11.500, zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk HET beras premium, zona 1 Rp13.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800.

Yeka berujar, saat ini harga beras premium berdasarkan data Bapanas mencapai Rp 14.270, sedangkan Data SP2KP Kemendag sebesar Rp 14.555. Terjadi kenaikan harga sekitar 14,34 15,26 persen berdasarkan perbandingan harga antara bulan September 2022 dengan September 2023. Sedangkan harga beras medium, berdasarkan data Bapanas saat ini mencapai Rp 12.620, sedangkan data SP2KP Kemendag sebesar Rp 12.740.

Terjadi kenaikan harga beras medium sekitar 15,25 20,15 persen, berdasarkan perbandingan harga antara bulan September 2022 dengan September 2023. Sehingga, kata Yeka, kebijakan HET beras kurang efektif untuk meredam harga beras karena harga beras di pasar saat ini sudah melebihi HET. Ia juga menilai pengawasan terhadap HET beras juga kurang efektif.