Harga Bahan Pokok Tak Terkendali, Anggota Komisi VI Dorong Pembentukan Panja Pengawasan Pangan

Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mendorong untuk dibentuk Panja Pengawasan Pangan. Darmadi menilai pangan menjadi penyumbang inflasi tertinggi, terutama menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Darmadi mengatakan, swasembada beras yang dicanangkan oleh Pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan, lanjut dia, PT Bulog telah mengantongi izin untuk impor beras sebanyak 3,8 juta ton pada tahun 2023. Namun, berdasarkan laporan yang diterima, harga beras malah menanjak. "Sekarang kok udah impor (beras) begitu banyak, harganya malah naik berkisar Rp15.000. Apa yang salah dari strategi PT Bulog ini?" kata Darmadi dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (8/12/2023), Kuota tersebut merupakan jumlah impor beras terbesar selama lima tahun terakhir. Darmadi mempertanyakan soal keran impor yang terus dibuka, namun harga beras justru masih tinggi di pasar.

Prediksi Liga Inggris, Legenda Newcastle United Alan Shearer Puji Hojlund Usai Cetak Gol untuk MU VIRAL Porsi Makan Tak Wajar Saat Bimtek KPPS di Pasaman Barat, Diduga Ada Penyunatan Anggaran Viral Kandang Domba Mewah di Banjarnegara, Baru Selesai Dibangun 2 Bulan Lalu Habiskan Rp500 Juta

Bertugas Usir Hujan di Acara Kampanye Prabowo Gibran, Joko Menthek Dibayar Rp6 Juta: Mindahkan Angin Halaman 4 Kronologi Kecelakaan Maut, Sopir Tewas usai Hilang Kendali Lalu Tabrak Pagar Masjid, Truk Ringsek Polisi Ungkap Penjualan LPG 3Kg di Ketapang Tak Sesuai Aturan, Pemilik Pangkalan Jadi Tersangka

Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 158 161: Soal Pilihan Ganda Halaman 4 "Kita turun ke lapangan ke masyarakat ibu ibu pun mengeluh (karena) harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Apa yang salah dari strategi PT Bulog ini?" ucap Darmadi. Sebab itu, ia mempertanyakan kolaborasi antara dua pihak tersebut. Dengan alasan tersebut, Darmadi mendorong pembentukan Panja Pengawasan Pangan.

"Mungkin itu harus diteliti. Sebenarnya, saya pribadi, harus ada Panja pengawasan untuk meneliti apakah ada mafia yang bermain di sini, apakah pemerintah yang salah strategi, atau bagaimana, itu yang harus dikaji lebih mendalam," ujar Darmadi. Selain itu, ia juga menyoroti Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurutnya, Komisi VI akan mengevaluasi pihak mana saja yang berhak atau tidak menerima PMN pada tahun mendatang. "Nah, ini pun juga menjadi pertanyaan. Soal PNM ke depannya nanti akan dibahas lebih lanjut di Komisi VI DPR," tandasnya.